Estetika Panggung Politik Indonesia

Menyambut Pemilu 2009, kita bertanya akankah pemilu kali ini menyajikan estetika politik Indonesia sehingga bangsa ini bangkit dari keterpurukannya? Itu berarti keindahan demokrasi-politik harus diukir dalam kebenaran dan kesejahteraan. Sebab, keindahan, kebenaran, dan kesejahteraan sesungguhnya merupakan tritunggal manifestasi politik sejati.

Membaca peta politik Indonesia, kita bisa menegaskan betapa estetika, kebenaran, dan kesejahteraan masih jauh dari harapan. Politik yang semestinya merupakan seni pengabdian untuk mengusahakan kesejahteraan umum dicabik-cabik menjadi serpihan kebusukan oleh nafsu serakah, haus kekuasaan, dan sikap yang tidak adil! Akibatnya, citra politik sebagai estetika pengabdian untuk menyejahterakan seluruh bangsa tetap tinggal sebagai utopia. Dalam utopia tersebut, pantaslah kita menggagas makna estetika politik Indonesia yang tidak menjadikan rakyat sebagai tumbal politik.

Estetika Politik

Adalah filsuf Friedrich Schiller (1759-1805), dalam konteks Eropa abad ke-18 yang barbar, egoistis, materialistis, penuh pribadi yang gundah terpecah-belah oleh keadaan, yang menyerukan pentingnya estetika sebagai jalan menuju kebebasan dan instrumen pendidikan politik. Itulah yang disebut estetika politik (political aesthetic, the art political education). Estetika politik adalah jalan menuju civil society yang manusiawi, adil, dan sejahtera.

Wajah demokrasi negeri ini pun terpecah-belah akibat ulah para politikus yang tidak mengedepankan estetika politik dalam tata kehidupan berbangsa. Panggung politik belum menampilkan pengalaman estetik (aesthetic experience). Padahal, meminjam bahasa Dante Allighieri (1265-1321), semestinya politik menjadi ekspresi seni untuk memuliakan Allah melalui rakyat yang dilayani dalam kelimpahan keadilan dan kesejahteraan. Politik lantas menjadi medan fascinan, penuh keterpesonaan. Begitulah, politik pun menjadi seni kekudusan yang memberikan kesejahteraan bagi setiap insan. Bahkan, secara teologis-spiritual mestinya politik menjadi via soteria, jalan mewujudkan keselamatan!

Secara positif-progresif, teologi di balik rumusan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik menjunjung tinggi citra politik sebagai medan perjuangan keselamatan, yakni kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian. Dalam rumusan yuridis-teologis-spiritualis, politik disebut sebagai bagian dari iman. Maka, setiap umat beriman yang terlibat dalam dunia politik “terikat kewajiban yang khas untuk meresapi dan menyempurnakan tata duniawi dengan semangat kasih dan warta gembira”.

Sayang, cita-cita luhur politik tersebut hancur lebur oleh sikap politikus negeri ini yang hampir sebagian besar berperilaku tidak wangi (untuk tidak mengatakan politikus “busuk”). Akibatnya, peradaban Indonesia tidak segera cerlang-mulia, melainkan runtuh-luruh bagai buluh yang patah, andaikan berwajah pun akan tampak keruh-lusuh!

Citra politik Indonesia dicemari politikus yang mentalitas, sikap, dan perilakunya tak terpuji. Akibatnya, citra politik menjadi kotor. Orang berlomba mengejar posisi politis tertentu dengan harapan memperkaya diri.

Sejak paruh terakhir rezim Orde Baru hingga hari ini, meski sudah menyebut diri sebagai Era Demokrasi, politik Indonesia belum menjadi seni melayani. Estetika politik sebagaimana dicita-citakan Freidrich, Dante, dan seluruh anak negeri ini belum terwujud. Tanpa estetika, politik Indonesia menjadi vulgar, liar, bahkan kasar. Akibatnya, keluhuran martabat rakyat pun dicampakkan ke comberan demi kekuasaan! Rakyat pun selalu jadi tumbal elite politik dan kekuasaan.

Dua Aksioma

Sistem multipartai yang dimunculkan lagi dalam Pemilu 2004 dan pemilu 2009 membuat partisipasi rakyat dan para calon pemimpin negeri ini semakin tinggi. Namun, hiruk-pikuk para politikus justru tidak membuat keadaan bertambah baik, melainkan semakin pelik. Di dalamnya tersirat dua aksioma kekuasaan, yakni bahaya terulangnya sejarah kekuasaan yang tak terbatas, I’etat c’est moi, di satu sisi. Di sisi lain, godaan untuk meraih kekuasaan dengan segala cara terasa makin kuat untuk meraih kekuasaan dengan segala cara terasa makin kuat.

Tiadanya konsistensi komitmen untuk memberantas korupsi, rancangan-rancangan koalisi demi meraih kursi kekuasaan, tampilnya para politikus lama, maraknya politik aliran-sektarian-agamis, dan bebasnya para koruptor kelas kakap mengunkapkan manifestasi dua aksioma tersebut secara transparan. Ujung-ujungnya adalah kekuasaan yang tak terkalahkan, bahkan moralitas objektif dan aspirasi rakyat pun tak mampu menaklukkan arogansi kekuasaan dengan dua aksiomanya: kekuasaan tak terbatas dan godaan akan kekuasaan.

Dua aksioma tersebut telah menjerumuskan citra dan kinerja para politikus kita ke dalam fakta negatif. Secara de facto, citra dan kinerja mereka jelek. Praktik politik uang begitu halus, namun liar dan ganas. Politik dagang sapi adalah ekspresi kegamangan para pemimpin kita.

Meminjam bahasa etis Lawrence Kohlberg (1927-1987), para politikus tanpa ciri estetik memenuhi panggung politik kita dengan lima karakter dasar. Pertama, mentalitas meterialisme praktis. Dalam sikap verbal-ritual mereka seakan-akan religius dan beriman kuat, namun hidup keseharian mereka seolah-olah tidak mengakui adanya Tuhan. Ungkapan vertikal-iman tidak disertai praktik horizontal-kasih pada sesama. Hanya yang menguntungkan dirinya sendiri saja yang dijalankannya, selebihnya mereka etis praktis!

Kedua, mentalitas pragmatis sebagaimana tampak dalam ucapan mereka yang penuh janji hanyalah “habis manis sepah dibuang”. Slogan penuh iming-iming yang tak lebih dari semboyan kampungan menghiasi kampanye mereka. Namun, setelah berkuasa semua janji dicampakkan dan diingkari, meski telah disumpah jabatan demi Tuhan!

Ketiga, sikap oportunis seorang borjuis yang membuat mereka menjadi politik sebagai komoditas bisnis laris manis. Logika komersialisasi jabatan dan kekuasaan sah bagi mereka: telah kukeluarkan banyak uang untuk jabatan, maka jabatan musti mendatangkan berlimpah ruah keuntungan. Maka, jangan salahkan realitas power tends to corrupt. Itulah logika sikap oportunis komersialisasi politikus!

Keempat, mentalitas formalisme. Yang penting adalah penampilan memukau dan memikat, tak peduli rakyat melarat. Sikap munafik tak juga membuat hati nurani mereka terusik, meski telah membohongi publik. Soal etika tak usah ditanya, itu bukan urusan mereka. Yang penting kaya raya, tak peduli andaikan mati masuk neraka!

Kelima, positivisme hukum. Hukum positif, siapa takut? Kebenaran dan keadilan itu kan idealnya. Argumentasi logis atas nama kekuasaan jadi pegangan. Karenanya jangan heran bahwa para elite politik dan mantan penguasa negeri ini tidak akan mampu bersentuh pasal-pasal hukum. Tak perlu takut didakwa salah, pasti akan ada celah yang membuat kebenaran dan keadilan kalan tercampak ke tanah bagai sampah!

Begitulah, dalam bingkai etis Kohlberg, surealisme estetika politik Indonesia makin hari makin heboh. Kapankah rakyat Indonesia mengalami damai sejahtera, tidak jadi tumbal, aspirasinya didengar dan diwujudkan, konflik tak lagi berserakan di Nusantara? Masih adakah harapan untuk membersihkan bangsa ini dari praktik korupsi? Mungkin trauma sejarah akibat darah tertumpah karena ulah para politikus kita dihapuskan dan diganti estetika politik demi mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan merata bagi keseluruh bangsa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya akan menjadi seni pelayanan, estetika pengabdian. Mampukah para calon pemimpin kita menjadi politik sebagai estetika pelayanan? Itulah yang menantang kita sebagai bagian dari civil society dalam setiap pemilu, yakni partisipasi dalam upaya menggoreskan lukisan indah bagi estetika politik Indonesia. Caranya? Pilihlah wakil rakyat dan partai yang mampu menampilkan estetika politik dengan roh pelayan dan pengabdian bagi kepentingan seluruh bangsa.