Narasi Ekonomi Politik


Judul Buku : Teori-Teori Ekonomi Politik
Penulis : James A. Caporaso dan David P. Levine
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, Oktober 2008
Tebal : xxii + 598

Awal mula kemunculan konsep ekonomi politik pada abad ke-18 memiliki tujuan memahami dan mengatasi perubahan dramatis dalam sistem pemuasan kebutuhan manusia.

Pergeseran dari istilah lama, yaitu “ekonomi” menjadi “ekonomi politik”,menunjukkan pergeseran pemahaman yangterjadi.Istilah “ekonomi” sebenarnya diambil dari sebuah konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga. Ekonomi memiliki relevansi bagi sebuah masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk diproduksi di dalam rumah tangga itu sendiri.Sementara, ekonomi politik adalah manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara.

Kemunculan ilmu ekonomi politik menimbulkan perdebatan tentang apa tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kenegaraan. Perdebatan ini masih berlangsung sampai sekarang dan tetap menjadi sebuah pertanyaan utama dalam ilmu ekonomi politik.Apakah negara bertanggung jawab untuk menentukan kebutuhan mana yang akan dipenuhi dan bertanggung jawab untuk menggalang sumber daya untuk menjamin berhasilnya pemenuhan itu?

Ataukah kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi dengan lebih baik kalau penggalangan sumber daya diserahkan kepada pihak swasta? Pertanyaan lainnya adalah, apakah masalah- masalah seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lainlain, disediakan oleh warga negara sendiri atau swasta dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki sendiri? Ataukah kebutuhankebutuhan itu harus dipenuhi oleh negara? Buku Teori-teori Ekonomi Politik berusaha menjawab masalah-masalah ekonomi politik dengan berbagai pendekatan.

Setidaknya penulis mengajukan dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku ini. Pertama, masalahmasalah yang timbul karena ide tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri.Pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah sistem yang terdiri dari perilaku-perilaku pasar yang bertindak atas nama pribadi dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri lewat kontrak pertukaran mampu memuaskan kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya atau apakah intervensi politik dalam perekonomian bisa meningkatkan atau justru menghambat pemenuhan kebutuhan?

Kedua, masalah-masalah tentang konsep kebutuhan publik dengan kebutuhan pribadi.Apakah tujuan dari didirikannya negara adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari para warga negara sehingga perekonomian akan diregulasi oleh negara hanya selama perekonomian tidak berhasil memenuhi kebutuhan pribadi saat sumber daya yang tersedia sebenarnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhankebutuhan itu? Sejauh mana relevansi dari kepentingan pribadi dengan penempatan tujuan-tujuan publik?

Kedua penulis, James A Caporaso dan David Levine, menyurvei pendekatanpendekatan terpenting yang telah digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pendekatan-pendekatan yang penulis survei di sini memiliki perbedaan satu sama lain dalam beberapa dimensi. Penulis memperhatikan dengan saksama perbedaanperbedaan ini dan tidak memaparkan teori-teori ini sebagai variasi-variasi dari satu tema yang sama dan juga tidak berusaha untuk menerapkan satu metodologi tertentu untuk memahaminya.

Alasannya, karena perbedaan-perbedaan antara teori ini sangat mendalam dan didasarkan pada pendapat-pendapat yang berbeda tentang sifat dan tujuan dari kepentingan pribadi, makna dari jangkauan otonomi manusia, sifat dari kebebasan manusia yang terkandung dalam kontrak pertukaran, signifikansi dari kehidupan kolektif atau publik, dan yang paling mendasar adalah jenis ikatan apa yang menyatukan orang menjadi beberapakelompok-kelompok yang lebih besar ukurannya.

Di antara pendekatan yang penulis kaji yakni pendekatan ekonomi politik yang terfokus pada konsep keadilan. Pendekatan-pendekatan yang terfokus pada keadilan mengandung beberapa pandangan yang diambil dari aliran ekonomi politik klasik. Pendekatan-pendekatan yang terfokus pada keadilan ini berusaha menjawab pertanyaan tentang sampai di mana batas-batas dari ekonomi, penulis berusaha menjawabnya bukan hanya berdasarkan keberhasilan atau kegagalan pasar di dalam memenuhi kebutuhan, melainkan juga berdasarkan apa hak-hak yang ada di dalam pasar dan sampai di mana batas dari hak-hak itu.

Sebuah pasar dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa hak properti. Batasan dari pasar adalah batasan dari hak-hak kepemilikan yang ada di dalamnya. Proses politik dapat mengubah hak-hak ini sehingga proses politik dapat mengubah batas dari pasar. Dengan menelaah caracara yang digunakan berbagai pendekatan untuk memandang masalah,kita mendapatkan beberapa tema mendasar yang ada di dalam pendekatan- pendekatan ini.Tema-tema ini dapat diletakkan dalam konteks yang lebih luas,yaitu statusproblematisdarikonsep kebangkitan masyarakat sipil atau masyarakat ekonomis.

Bagaimana ekonomi politik merespons dan memberikan kontribusi terhadap depolitisasi masyarakat, yaitu dalam artian lama dari politik; politik sebagai negara/ plois,dan bukan politik sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan.

*) Tulisan ini dimuat di Seputar Indonesia, 10 Januari 2009

Komentar

Entri Populer