Narasi Ekonomi Politik
Judul Buku : Teori-Teori Ekonomi Politik
Penulis : James A. Caporaso dan David P. Levine
Penerbit : Pustaka Pelajar
Cetakan : Pertama, Oktober 2008
Tebal : xxii + 598
Awal mula kemunculan konsep ekonomi politik pada abad ke-18 memiliki
tujuan memahami dan mengatasi perubahan dramatis dalam sistem pemuasan
kebutuhan manusia.
Pergeseran dari istilah lama, yaitu “ekonomi” menjadi “ekonomi politik”,menunjukkan
pergeseran pemahaman yangterjadi.Istilah “ekonomi” sebenarnya diambil dari
sebuah konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga. Ekonomi memiliki
relevansi bagi sebuah masyarakat yang memiliki kebutuhan untuk diproduksi di
dalam rumah tangga itu sendiri.Sementara, ekonomi politik adalah manajemen
terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara.
Kemunculan ilmu ekonomi politik menimbulkan perdebatan tentang apa tanggung
jawab negara dalam kaitannya dengan kenegaraan. Perdebatan ini masih
berlangsung sampai sekarang dan tetap menjadi sebuah pertanyaan utama dalam
ilmu ekonomi politik.Apakah negara bertanggung jawab untuk menentukan kebutuhan
mana yang akan dipenuhi dan bertanggung jawab untuk menggalang sumber daya
untuk menjamin berhasilnya pemenuhan itu?
Ataukah kebutuhan masyarakat akan dapat dipenuhi dengan lebih baik kalau
penggalangan sumber daya diserahkan kepada pihak swasta? Pertanyaan lainnya
adalah, apakah masalah- masalah seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan,
dan lainlain, disediakan oleh warga negara sendiri atau swasta dengan
menggunakan sumber daya yang mereka miliki sendiri? Ataukah kebutuhankebutuhan
itu harus dipenuhi oleh negara? Buku Teori-teori Ekonomi Politik berusaha
menjawab masalah-masalah ekonomi politik dengan berbagai pendekatan.
Setidaknya penulis mengajukan dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam buku
ini. Pertama, masalahmasalah yang timbul karena ide tentang pasar yang mengatur
dirinya sendiri.Pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah sistem yang terdiri
dari perilaku-perilaku pasar yang bertindak atas nama pribadi dan mementingkan
kepentingan dirinya sendiri lewat kontrak pertukaran mampu memuaskan kebutuhan
mereka dengan sumber daya yang terbatas jumlahnya atau apakah intervensi
politik dalam perekonomian bisa meningkatkan atau justru menghambat pemenuhan
kebutuhan?
Kedua, masalah-masalah tentang konsep kebutuhan publik dengan kebutuhan
pribadi.Apakah tujuan dari didirikannya negara adalah semata-mata untuk
memenuhi kebutuhan pribadi dari para warga negara sehingga perekonomian akan
diregulasi oleh negara hanya selama perekonomian tidak berhasil memenuhi
kebutuhan pribadi saat sumber daya yang tersedia sebenarnya mencukupi untuk
memenuhi kebutuhankebutuhan itu? Sejauh mana relevansi dari kepentingan pribadi
dengan penempatan tujuan-tujuan publik?
Kedua penulis, James A Caporaso dan David Levine, menyurvei
pendekatanpendekatan terpenting yang telah digunakan untuk menjawab pertanyaan
tersebut. Pendekatan-pendekatan yang penulis survei di sini memiliki perbedaan
satu sama lain dalam beberapa dimensi. Penulis memperhatikan dengan saksama
perbedaanperbedaan ini dan tidak memaparkan teori-teori ini sebagai variasi-variasi
dari satu tema yang sama dan juga tidak berusaha untuk menerapkan satu
metodologi tertentu untuk memahaminya.
Alasannya, karena perbedaan-perbedaan antara teori ini sangat mendalam dan
didasarkan pada pendapat-pendapat yang berbeda tentang sifat dan tujuan dari
kepentingan pribadi, makna dari jangkauan otonomi manusia, sifat dari kebebasan
manusia yang terkandung dalam kontrak pertukaran, signifikansi dari kehidupan
kolektif atau publik, dan yang paling mendasar adalah jenis ikatan apa yang
menyatukan orang menjadi beberapakelompok-kelompok yang lebih besar ukurannya.
Di antara pendekatan yang penulis kaji yakni pendekatan ekonomi politik
yang terfokus pada konsep keadilan. Pendekatan-pendekatan yang terfokus pada
keadilan mengandung beberapa pandangan yang diambil dari aliran ekonomi politik
klasik. Pendekatan-pendekatan yang terfokus pada keadilan ini berusaha menjawab
pertanyaan tentang sampai di mana batas-batas dari ekonomi, penulis berusaha
menjawabnya bukan hanya berdasarkan keberhasilan atau kegagalan pasar di dalam
memenuhi kebutuhan, melainkan juga berdasarkan apa hak-hak yang ada di dalam
pasar dan sampai di mana batas dari hak-hak itu.
Sebuah pasar dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari
beberapa hak properti. Batasan dari pasar adalah batasan dari hak-hak
kepemilikan yang ada di dalamnya. Proses politik dapat mengubah hak-hak ini
sehingga proses politik dapat mengubah batas dari pasar. Dengan menelaah
caracara yang digunakan berbagai pendekatan untuk memandang masalah,kita
mendapatkan beberapa tema mendasar yang ada di dalam pendekatan- pendekatan ini.Tema-tema
ini dapat diletakkan dalam konteks yang lebih luas,yaitu
statusproblematisdarikonsep kebangkitan masyarakat sipil atau masyarakat
ekonomis.
Bagaimana ekonomi politik merespons dan memberikan kontribusi terhadap
depolitisasi masyarakat, yaitu dalam artian lama dari politik; politik sebagai
negara/ plois,dan bukan politik sebagai strategi untuk mendapatkan kekuasaan.
*) Tulisan ini dimuat di Seputar Indonesia, 10 Januari 2009
Komentar